Hingga saat ini hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya tentu saja perlu informasi yang benar dan berdasar hukum. Misalnya di Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi-selatan yang juga sementara membangun di segala bidang. Tentu saja kebutuhan bahan bakarsemakin meningkat sehingga kuota pertamina juga di tambah.
Mengenai biaya transport bbm ke wilayah kabupaten paling selatan Sulawesi-selatan ini, Pemerintah Kabupaten telah memberikan subsidi sebesar Rp 500 perliter padabbm jenis premium dan solar. Belum termasuk subsidi dari pemerintah pusat tentunya yang membuat harganya merata di Seluruh spbu kecuali Selayar yang sampai saat ini belum ada spbu. Sehingga agen pertamina yang hanya mengandalkan pangkalan dengan alat ukur liter manual action saat pelayanan.
Nah setahu saya, proyek dan usaha perniagaan jasa alat berat tidak boleh menggunakan bbm bersubsidi, apalagi bbm di Selayar yang telah doble subsidi. Tapi kenapa di Selayar penggunaan bbm bersubsidi di sejumlah proyek pemerintah dan kegiatan transportasi laut. Termasuk proyek bandara aroepala yang di informasikan telah ditangani pihak berwajib.
Bagaimana membuktikan kepada masyarakat Selayar bahwa sanksi telah dijatuhkan kepada warga negarayang telah menyalahi aturan migas dan telah mengebiri hak rakyat Indonesia" Adakah yang bisa dan adakah yang mau menegakkan aturan itu ?
Arsil Ihsan
Jln.Mkr.Bonto No 20 Benteng Selayar
Kabupaten Kepulauan Selayar
Baca Juga
SuratPembaca
Cari keluhan surat terbuka resmi dan curhat terbaru sebagai sarana komunikasi dari seluruh konsumen untuk produk terkenal di Indonesia.
Hubungi Kami
Silahkan hubungi kami jika ada pertanyaan dan menjadi partner
Jakarta, Indonesia
Jika ada yang merasa tidak sesuai / sebaiknya dihapus, tolong sertakan link yang anda maksud pada halaman ini dan memastikan sumber dari surat pembaca sudah ditutup / masalah terselesaikan / dihapus.
Akan diproses 1 s/d 7 hari.
Kirimkan Masukan
[email protected]
Senin - Jumat
09:00 - 17:00
Sosial