Perbaiki Sistem Penerimaan CPNS!

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur negara yang kompeten, profesional, dan bersih KKN tentu menjadi harapan kita bersama. Sayangnya, hal ini sudah dirusak dengan manajemen yang kurang profesional dalam sistem penerimaan CPNS.

Kesalahan mendasar dalam proses penerimaan CPNS adalah tidak adanya intitusi independen yang mengawal jalannya proses penerimaan hingga akhir. Kalaupun ada, tampaknya hanya formalitas dengan mendatangkan inspektur dari instasi pusat pada hari ujian. Selanjutnya, kita tidak tahu lagi bagaimana proses seleksi di dalam intitusi yang bersangkutan (perhitungan skor ujian, penentuan peringkat dan kelulusan).

Tidak adanya keterbukaan ini sangat memungkinkan oknum bermain, mulai dari budaya titipan, atau bisa jadi pemungutan uang penjamin lulus. Untuk menangkal hal ini, hendaknya proses penerimaan dari awal hingga akhir tidak diserahkan begitu saja ke bagian kepegawaian departemen, badan, lembaga pemerintah yang menyelengarakan ujian CPNS, namun harus melibatkan institusi independen seperti perguruan tinggi.

Selain itu, diperlukan adaya audit untuk memastikan apakah proses perekrutan sudah sesuai dengan standar. Bila terjadi kecurangan, maka bisa dilakukan pembatalan kelulusan pada peserta tes yang curang, dan pemberian sangsi pada oknum yang nakal. Kesalahan lainnya adalah sejumlah departemen tidak mempunyai jadwal jelas dari pengumuman hasil seleksi administrasi hingga penentuan kelulusan akhir tes CPNS.

Meskipun ada departemen yang jadwal seleksinya jelas, namun di beberapa kasus, pengumuman kelulusan sering diundur tanpa alasan yang jelas. Disinilah, sangat memungkinkan oknum nakal bermain, munculnya rekomendasi pejabat tinggi, atau lobi-lobi peserta yang ingin lulus walaupun nilainya jeblok. Sehingga bisa dipahami bila di masyarakat hadir persepsi negatif tentang penerimaan CPNS, “ Tidak bisa lulus tanpa adanya orang dalam, ataupun uang penjamin”.

Bisakah saudara-saudara abdi negara yang terhormat bertindak profesional me-manage waktu? Persoalan ini menjadi cermin budaya kerja dan profesionalime PNS kita yang rendah. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.

Pemerintah harus bekerja keras bukan sekedar menghilangkan persepsi negatif masyarakat, namun lebih jauh lagi, meletakan pondasi untuk menciptakan PNS yang profesional, disiplin, dan jujur.

Sehingga reformasi birokrasi bukan sebatas wacana yang didengungkan, namun benar-benar bertujuan menggapai cita-cita good governance. Danni Ferianto.

Danni Ferianto
Gandaria Raya No.174
Depok