Pembangunan PLTU Labuan Bajo

Sebelum membaca beberapa pokok pikiran saya berikut ini, ada baiknya kita sedikit mengenal proses pemekaran kabupaten Manggarai. Sebelum Manggarai dimekarkan menjadi 3 kabupaten, hanya ada satu kabupaten ada yaitu kabupaten manggarai yang beribukota di Ruteng. Di salah satu kecamatan di kabupaten ini, tepatnya di Ulumbu, kecamatan Satar Mese, terdapat potensi panas bumi yang saat ini pembangunannya mendekati tahap akhir. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu ini berkekuatan 2 x 2,5 MW. Diperkirakan pembangkit listrik ini akan beroperasi pada akhir tahun 2010. Kemudian akhirnya Kabupaten Manggarai dimekarkan menjadi 3 kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Barat yang beribukota di Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai Timur yang beribukota di Borong. Yang menjadi persoalan sekarang adalah masalah rencana pembangunan PLTU di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat) dengan kapasitas 2 x 3 MW. Adapun masalah utama dari pembangunan ini adalah : 1. Pihak pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai rencana pembangunan PLTU di Labuan Bajo terutama kepada pemilik tanah tempat lokasi PLTU tersebut akan dibangun; 2. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah juga melakukan sosialisasi yang berimbang kepada masyarakat tentang untung ruginya pembangunan PLTU dan untung ruginya jika kawasan tersebut dijadikan daerah pengembangan pariwisata ke depan; 3. PLN bersama pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Negara serta beberapa oknum, masuk ke tanah milik masyarakat dan menanam pilar di tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah; 4. Lokasi PLTU sangat dekat dengan kota labuan Bajo (kira2 sekitar 15 s/d 20 menit perjalanan laut menyisir pantai) dan bisa juga dengan menempuh perjalanan darat (belum semuanya beraspal); 5. Apakah pemerintah daerah setempat sudah memperhitungkan dampak lingkungan dan dampak terhadap perkembangan pariwisata ke depan sebagai akibat dari beroperasi PLTU di lokasi tersebut; 6. Apakah pemerintah daerah juga sudah mempertimbangkan aspek tataruang lokasi pembangunan PLTU tersebut, terutama jika kita merujuk pada pemetaan tataruang yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2006. Dari pemetaan tersebut, lokasi PLTU tersebut masuk dalam BWK V di mana disebutkan bahwa daerah tersebut berbukit eksotis dengan pantai berpasir putih. Dengan demikian daerah ini sebenarnya sangat berpotensi bagi pengembangan pariwisata; 7. Apabila PLTU tersebut nantinya beroperasi maka dampak pencemaran lingkungan sudah pasti akan terjadi, baik itu bagi perairan (terutama bagi nelayan) dan masyarakat sekitar terutama polusi yang disebabkan oleh pemakaian batubara yang menjadi bahan bakar bagi PLTU tersebut; 8. Daerah disekitar PLTU tersebut akan mati dan tidak bisa dikembangkan potensi pariwisatanya, padahal kita semua tahu disekitar tempat tersebut sudah ada motel dan tanah yang dimiliki baik oleh masyarakat lokal maupun investor asing. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah : 1. Apakah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mau membangun PLTU batubara yang memiliki pengaruh negatif bagi perkembangan pariwisata ke depan? Padahal kita semua tahun bahwa Komodo sudah masuk sebagai salah satu nominator 7 keajaiban dunia. Serta pulau2 dengan dengan pantai yang indah (salah satunya adalah pantai lokasi PLTU akan dibangun) menambah nilai jual bagi labuan bajo dan Indonesia. Dampak pembangunan PLTU ini dikhawatirkan akan mematikan pengembangan sektor pariwisata terutama juga dampak negatif bagi lingkungan hidup. Antara pariwisata dan lingkungan hidup sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. 2. Mengenai kebutuhan akan listrik, kita masyrakat Manggarai semua tahu bahwa sekarang ini pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu sudah memasuki tahap akhir dan diperkirakan akan beroperasi pada akhir tahun 2010 ini. Dari kapasitas yang ada (2 x 2,5 MW) sudah mencukupi untuk mensuplai kebutuhan listrik untuk 3 kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Bahkan kapasitasnya tidak habis terpakai semua, masih ada sisanya lagi. Nah, buat apa PLN ngotot membangun PLTU dengan bahan bakar batu bara di Labuan Bajo? Padahal kita tahu bahwa batubara adalah bahan bakar paling kotor di muka bumi ini. Kita sebagai masyarakat Manggarai terutama Manggarai Barat harus berpikir kritis, jangan-jangan ada pihak-pihak yang memang ingin mematikan potensi pengembangan pariwisata di Manggarai Barat dengan adanya pembangunan PLTU ini; 3. Pemerintah Manggarai Barat juga harus berpikir kritis tentang : 3.1. Bagaimana nasib para nelayan yang merupakan sumber mata pencaharian utama untuk masyarakat pesisir dan pulau2 di Manggarai Barat? Lambat laun namun pasti dampak beroperasinya PLTU berbahan batu bara akan mencemari lautan di Manggarai Barat; 3.2. Pemerintah Manggarai Barat harus berpikir bahwa pengembangan pariwisata ke depan lebih menguntungkan karena tidak akan mati terutama jika pemda mensuport pelestarian lingkungan hidup terutama di daerah2 yang memiliki potensi pariwisata; 3.3. Pemerintah Manggarai Barat juga harus berpikir bahwa dengan memilih pembangunan PLTU maka : a. Dampaknya terhadap lingkungan akan merusak dan mematikan pengembangan pariwisaat terutama jika daerah pembangunan PLTU tersebut sebenarnya sangat potensial untuk pengembangan pariwisat; b. Ketika suatu saat sumber batu bara sebagai bahan bakar PLTU tersebut habis, maka fasilitas dan infrastruktur PLN tersebut akan mubasir karena tidak terpakai. Kalaupun terpakai, maka malah akan membebani masyarakat di kemudian hari karena naiknya TDL (batu bara pasti akan diimport). Kalau hal ini terjadi, kita sebagai masyarakat manggarai barat dirugikan 2 kali karena matinya pariwasata di daerah tersebut.

Paulus Grans Naput
Jln.Nuri No.3,Nekang-Ruteng
Ruteng